INSTING.COM – Drama politik di Indonesia makin panas, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata sudah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung selama kurang lebih 2 setengah jam di Istana Kepresidenan. Tapi di sisi lain, Menko Yusril langsung menegaskan bahwa rencana PK ke MA yang disebut-sebut Gibran itu tidak bisa dilakukan.
Pertemuan 2,5 Jam di Istana: Gibran Sampaikan Niat Mundur
Pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo berlangsung pada Kamis pagi di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menginformasikan soal pertemuan ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niatan mundur Gibran.
Perlu diluruskan juga — tidak benar bahwa Presiden menolak niatan tersebut. Dalam diskusi, Presiden banyak memberikan saran-saran dan Gibran juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di peradilan tata usaha negara.
Pertemuan itu membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan. Salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1 dan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA." — Gibran Rakabuming Raka
Kepala BKN Bantah: Prabowo Tidak Pernah Sarankan PTUN
Tapi pernyataan Gibran soal saran Prabowo ini langsung dibantah. Kepala Badan Komunikasi RI Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah menyarankan Gibran menempuh jalur PTUN.
Ini artinya ada perbedaan narasi antara apa yang disampaikan Gibran ke publik dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam pertemuan tersebut. Pertanyaannya, siapa yang benar?
Yusril Tegas: PK ke MA Tidak Bisa, Putusan Sudah Final
Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra langsung angkat bicara soal rencana PK ke Mahkamah Agung. Menurutnya, itu tidak bisa dilakukan karena putusan MA sudah bersifat final.
"Putusan MK itu sudah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Dikdasmen enggak akan PK — bahkan akan mengeksekusi putusan," tegas Yusril. Jadi kalau Dikdasmen sendiri nggak mau PK, siapa lagi yang bisa?
Yusril juga menegaskan bahwa Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden. Belum ada surat pengunduran diri resmi yang diserahkan hingga saat ini.
Anggota DPR PKS Bentangkan Poster "Gibran Mundur atau Dimundurkan"
Sementara itu di gedung DPR, anggota DPR RI Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo melakukan aksi berani. Dia membentangkan poster bertuliskan "Mas Gibran mundur atau dimundurkan" saat hadir di rapat paripurna di Gedung Nusantara 2.
Aksinya ini didasari untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait polemik keabsahan ijazah Gibran. Ini menunjukkan bahwa tekanan politik terhadap Gibran datang dari berbagai arah — baik dari dalam maupun luar parlemen.
KPU Mengaku Sudah Bekerja Sesuai Aturan
Ketua KPU Muhammad Afifuddin merespons soal putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Wapres Gibran. Afif mengaku pihaknya sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan belum menerima salinan lengkap terkait putusan tersebut.
Intinya, yang dilakukan KPU itu yang diatur oleh undang-undang. Tapi pertanyaannya, apakah KPU punya tanggung jawab untuk memverifikasi ulang keabsahan dokumen calon pejabat?
LBH Muhammadiyah Desak Uji Forensik Ulang Ijazah Jokowi
Masih soal ijazah, tim pembela Dr. Tifa bersama LBH Muhammadiyah mendatangi Mabes Polri untuk mendesak Kapolri melakukan uji forensik digital lanjutan terhadap ijazah Joko Widodo. Mereka menilai pemeriksaan sebelumnya belum cukup untuk memastikan keautentikan dokumen.
Persoalan besarnya itu di metodologi. Bagaimana mungkin kita mempercayai 14 ijazah pembanding kalau kepolisian belum melakukan uji otentisitas terhadap 14 ijazah pembanding tersebut? Siapa yang punya hak untuk menyatakan bahwa ijazah pembanding itu asli sehingga bisa dibandingkan dengan ijazah atas nama Joko Widodo?
Situasi di Istana Wapres: Masih Normal
Dari pantauan di Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Siri Jakarta Pusat, aktivitas masih berjalan seperti biasa. Petugas pengamanan masih berjaga di sejumlah titik. Sempat ada kabar bahwa Wapres Gibran akan meninggalkan istana — ada mobil yang terparkir di lobi — tapi kemudian mobil tersebut berputar arah dan informasinya masih simpang siur.
Hingga sore hari ini, belum ada pernyataan resmi baik dari Gibran langsung ataupun dari sekretariat Wapres soal pengunduran diri. Yang pasti, situasi politik Indonesia sedang sangat dinamis dan semua mata tertuju pada langkah Gibran selanjutnya.