INSTING.COM – Kabar besar dari dunia hukum dan kepolisian, pemirsa. Irjen Ahri Sonta resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Ini terjadi setelah sidang komisi kode etik Polri yang berlangsung selama kurang lebih 11 jam, dari pukul 09.00 pagi sampai selesai pukul 20.00 WIB. Dan yang bikin kasusnya makin serius — Menko Yusril Ihza Mahendra mengungkap bahwa dugaan penyadapan ilegal ini ternyata sudah mengarah pada upaya makar.
Irjen Ahri Sonta Resmi PTDH: Dipecat Tidak Hormat dari Polri
Irjen Ahri Sonta resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Ini terjadi setelah sidang komisi kode etik Polri yang berlangsung selama kurang lebih 11 jam, dari pukul 09.00 pagi sampai selesai pukul 20.00 WIB.
Dalam putusan sidang, mantan Kadiv Humas Mabes Polri dan juga mantan ajudan Kapolri Jenderal Listyo Sigit ini dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Majelis menjatuhkan dua jenis sanksi. Yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku Ahri Sonta dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Atas putusan ini, Ahri Sonta menyatakan akan mengajukan banding.
"Dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan perbuatan terduga pelanggar saat menjalankan tugas, yaitu diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur." — Majelis Sidang Kode Etik Polri
Kasus Penyadapan Ilegal: Mengarah ke Upaya Makar?
Nah ini yang bikin kasusnya makin serius. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap bahwa dugaan penyadapan ilegal ini ternyata tidak hanya soal penyadapan biasa. Penyidik sekarang sedang mendalami adanya upaya untuk melumpuhkan presiden.
Penyadapan ilegal terhadap Presiden yang dilakukan empat jenderal polisi termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini sudah mengarah pada upaya makar lantaran ditargetkan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang sah. Pendalaman kasus ini kini tidak hanya mengarah pada proses pembuktian tindak pidana intersepsi elektronik, tapi juga didalami skenario lain — apakah penyadapan ini dilakukan untuk melumpuhkan presiden agar tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara.
Menurut Yusril, ini terkait dengan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP — kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan presiden dan membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hingga saat ini, penyidik terus mendalami siapa dalang penyadapan ini dan apa motifnya.
Bahlil Lahadalia Terseret, Golkar Layangkan Somasi
Kasus penyadapan ilegal ini ternyata juga menyeret nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar langsung melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Candra karena keduanya menuduh Bahlil terlibat dalam kasus ini.
Bahlil sendiri membantah keras tuduhan keterlibatannya dan siap melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang mencatut namanya. Tim hukum Golkar sudah memberikan waktu 3 hari untuk somasi ini — kalau tidak diindahkan, mereka akan langsung melakukan laporan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, praktisi dan pengamat intelijen Sri Rajasa Candra sempat menyebut bahwa seorang ketua umum partai politik diduga terlibat dalam kasus penyadapan ini. Katanya, 3 jam sebelum penangkapan Listyo Sigit, ada rapat koordinasi penyadapan di kawasan Widya Candra Jakarta yang dihadiri para tersangka, belasan jenderal, serta seorang ketua umum parpol.
Debat Soal Penyadapan: Untuk Kepentingan Negara atau Pihak Ketiga?
Di program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Witjaksono, ada perdebatan seru soal ini. AD Armando dari Pergerakan Indonesia untuk Semua bilang penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri itu sebetulnya dilakukan untuk kepentingan negara. Memang Polri punya mandat untuk melakukan penyadapan, dan itu memang boleh — tapi kan ada syaratnya, harus dapat izin.
Tapi Kurniawan dari Gerakan Cinta Prabowo langsung membantah. Yang jadi masalah itu alat yang canggih ini digunakan untuk menyadap kepala negara — itu yang jadi masalahnya. Alat sadap itu bagus membantu kepentingan negara apabila operatornya benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa. Tapi kalau untuk kepentingan pihak ketiga atau user di belakang sana, ini yang sangat berbahaya.
"Untuk mengetahui usernya, pengguna kepentingan dari hasil sadap ini, mudah saja. Termasuk Pegasus itu mudah ketahuan alurnya ke mana. Kita bisa menggunakan Cellebrite untuk memforensik handphone atau media yang digunakan untuk mengirim data tersebut." — Narasumber program Rakyat Bersuara