INSTING.COM – Situasi politik Indonesia makin panas, pemirsa. Hari ini, 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi secara resmi menandatangani dan mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini merupakan langkah awal proses pemakzulan Wapres yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat jabatan setelah putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, dari Istana Wapres juga beredar kabar bahwa Gibran sudah menyampaikan niat mundur ke Presiden Prabowo.
120 Anggota DPR Resmi Usulkan HMP Pemakzulan Gibran
Ini jadi momen bersejarah di parlemen Indonesia. 120 anggota DPR dari 8 fraksi telah secara resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat — atau biasa disingkat HMP. Jumlah ini sudah jauh melampaui syarat minimal, yaitu 25 anggota dari lebih dari satu fraksi.
Dasar pengusulan HMP ini adalah penilaian bahwa Wapres Gibran dianggap tidak lagi memenuhi syarat jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ini berkaitan langsung dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
"Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi. Yang paling sulit di politik itu keputusan politiknya — dan kami sudah mengambil keputusan itu." — Anggota DPR Penggagas HMP
PDIP dan PKB Sepakat Gulirkan HMP, PKS Ikut Bergabung
Fraksi PDIP dan PKB di DPR RI sudah sepakat menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik riwayat pendidikan Wapres Gibran yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung. Kedua fraksi juga mempersilakan Gibran kalau mau mengambil langkah perlawanan hukum di PTUN.
Yang menarik, PKS juga ikut bergabung. Salah satu anggota DPR PKS bilang, "Saya PKS, ada dari partai Mas — aku mau ikut, ayo bareng-bareng gitu loh." Tanda tangan yang masuk sudah bertambah melebihi 50 orang hanya dari satu hari, dan angkanya terus naik.
Para anggota DPR berharap pada rapat paripurna 12 November 2026 (besok), pimpinan DPR akan membacakan bahwa surat usulan dari anggota sudah masuk resmi.
Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Presiden Prabowo
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung selama sekitar 2 setengah jam di Istana Kepresidenan pada hari Selasa pagi.
Pertemuan itu membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Usai pertemuan, Gibran bilang:
"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan. Salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1 dan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA." — Gibran Rakabuming Raka
Kepala BKN Bantah, Yusril: PTUN Percuma
Tapi pernyataan Gibran soal saran Prabowo ini langsung dibantah. Kepala Badan Komunikasi RI Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah menyarankan Gibran menempuh jalur PTUN.
Sementara itu, Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra juga langsung angkat bicara. Yusril bilang tidak ada gunanya Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN karena putusan MA bersifat final. "Putusan MK itu sudah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Dikdasmen enggak akan PK — bahkan akan mengeksekusi putusan," tegas Yusril.
Situasi di Istana Wapres: Normal, Belum Ada Statement
Dari pantauan jurnalis di Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Siri Jakarta Pusat, aktivitas masih berjalan seperti biasa. Petugas pengamanan masih berjaga di sejumlah titik, dan belum terlihat adanya aktivitas khusus terkait kabar pengunduran diri.
Sempat ada kabar bahwa Wapres Gibran akan meninggalkan istana — ada mobil yang terparkir di lobi — tapi kemudian mobil tersebut berputar arah dan informasinya masih simpang siur. Hingga sore hari ini, belum ada pernyataan resmi baik dari Gibran langsung ataupun dari sekretariat Wapres.
Menko Yusril juga menegaskan bahwa Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden. Dan memang terbukti Gibran masih berada di Istana Wapres. Belum ada konfirmasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri secara resmi.
Demo di Berbagai Daerah: Massa Tuntut Pemakzulan
Sementara itu di lapangan, sejumlah massa dari berbagai aliansi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Di Surabaya, puluhan massa yang mengatasnamakan Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 menggelar unjuk rasa di depan DPRD Jawa Timur. Mereka menuntut DPRD meneruskan aspirasi ke DPR RI untuk memproses pemakzulan.
Di Jakarta, massa dari Aliansi Rakyat Menggugat berunjuk rasa di kantor Wakil Presiden Jalan Kebon Siri. Massa mendesak Gibran mundur, membawa mobil komando, dan bahkan sempat mencoba menyegel kantor Wapres — tapi dihalau petugas sehingga terjadi saling dorong.
Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 74 kegiatan penyampaian aspirasi di Jakarta dan sekitarnya, yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Ratusan personel dikerahkan untuk pengamanan dengan pendekatan humanis dan dialogis — petugas tidak boleh membawa senjata api.