INSTING.COM – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka memicu dinamika politik hangat di Parlemen. Sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi mulai mematangkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespon keabsahan posisi Wakil Presiden.
Putusan MA Soal Ijazah Gibran Bikin DPR Buka Opsi Hak Menyatakan Pendapat
Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum terus berbuntut panjang. Pasca pembukaan masa persidangan DPR, isu ini menjadi salah satu sorotan utama anggota dewan di Senayan.
Sejumlah anggota DPR lintas fraksi dikabarkan sudah mulai menggalang dukungan dan membubuhi tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat. Langkah hukum konstitusional ini dinilai menjadi sarana resmi untuk mengkaji implikasi putusan MA terhadap keabsahan pencalonan maupun posisi jabatan wakil presiden saat ini.
Pakar Hukum sebut Gibran Tak Lagi Memenuhi Syarat
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai konsekuensi hukum dari keputusan Mahkamah Agung sangat tegas. Dalam asas hukum administrasi negara, pembatalan surat keterangan penyetaraan tersebut membuat dokumen itu dianggap tidak pernah ada.
"Mahkamah Agung tegas menyatakan batal titik yang dalam ilmu hukum administrasi negara dan tata negara harus dianggap bahwa surat itu dianggap tidak ada atau tindakan hukum penerbitan surat itu dianggap tidak ada. Oleh karena tidak ada, maka tidak dapat digunakan sebagai hal hukum untuk mendapatkan hak wapres," tegas Margarito Kamis.
Atas dasar hal tersebut, Margarito menyebut bahwa secara yuridis Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi syarat untuk tetap menduduki posisi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sikap Partai Politik di Parlemen Mengerucut ke Hak Anggota
Menanggapi isu pemakzulan dan HMP, pihak Partai Gerindra menyatakan tetap menghormati seluruh mekanisme hukum dan konstitusi yang berjalan di Parlemen. Meskipun begitu, secara eksistensial Gibran dinilai masih memegang jabatan sebagai wapres hingga ada keputusan resmi.
"Prinsipnya bahwa Partai Gerindra menghormati setiap mekanisme atau putusan hukum apapun untuk menuntaskan persoalan ini. Kalau secara existing beliau pada per hari ini masih sebagai Wakil Presiden," ungkap Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso.
Sementara itu, dari Fraksi PKB Mohamad Hozin menegaskan bahwa penggunaan hak interpelasi, hak angket, hingga Hak Menyatakan Pendapat adalah hak konstitusional melekat pada setiap anggota DPR secara personal, bukan hak fraksi semata. Komunikasi informal antar-anggota dari delapan fraksi terus dilakukan secara intensif.
Empat Pati Polri Ditangkap Terkait Penyadapan Ilegal Prabowo Subianto
Selain polemik ijazah wapres, sorotan publik juga tertuju pada kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dirtipid Siber Bareskrim Polri telah membekuk empat perwira tinggi (Pati) aktif Polri yang diduga kuat terlibat dalam skandal penyadapan tersebut.
Salah satu tersangka terbaru berinisial SO yang merupakan mantan Kabag Monitoring Bareskrim Polri diduga berperan memberikan persetujuan serta menghapus data hasil penyadapan. Penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli demi membongkar perbuatan yang mengarah pada tindakan makar. Komisi III DPR RI pun dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri untuk mengusut tuntas dalang di balik penyadapan ini.