INSTING.COM – Dunia politik Indonesia lagi panas-panasnya, pemirsa. Dalam satu hari aja, ada beberapa berita politik besar yang terjadi bersamaan. Mulai dari Irjen Ahri Sonta yang dijatuhi sanksi PTDH alias dipecat tidak dengan hormat dari Polri, lalu Gibran Rakabuming Raka yang menawarkan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden, sampai 3 kader PSI yang mundur bersamaan dari partainya. Belum lagi Hidayat Nur Wahid yang tiba-tiba mundur dari Wakil Ketua MPR. Banyak banget ya yang terjadi. Yuk kita bahas satu per satu.
Irjen Ahri Sonta Resmi PTDH: Dipecat Tidak Hormat dari Polri
Irjen Ahri Sonta resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Ini terjadi setelah sidang komisi kode etik Polri yang berlangsung selama kurang lebih 11 jam, dari pukul 09.00 pagi sampai selesai pukul 20.00 WIB.
Dalam putusan sidang, mantan Kadiv Humas Mabes Polri dan juga mantan ajudan Kapolri Jenderal Listyo Sigit ini dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Majelis menjatuhkan dua jenis sanksi. Yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku Ahri Sonta dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Atas putusan ini, Ahri Sonta menyatakan akan mengajukan banding.
"Dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan perbuatan terduga pelanggar saat menjalankan tugas, yaitu diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur." — Majelis Sidang Kode Etik Polri
Kasus Penyadapan Ilegal: Mengarah ke Upaya Makar?
Nah ini yang bikin kasusnya makin serius. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap bahwa dugaan penyadapan ilegal ini ternyata tidak hanya soal penyadapan biasa. Penyidik sekarang sedang mendalami adanya upaya untuk melumpuhkan presiden.
Penyadapan ilegal terhadap Presiden yang dilakukan empat jenderal polisi termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini sudah mengarah pada upaya makar lantaran ditargetkan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang sah. Pendalaman kasus ini kini tidak hanya mengarah pada proses pembuktian tindak pidana intersepsi elektronik, tapi juga didalami skenario lain — apakah penyadapan ini dilakukan untuk melumpuhkan presiden agar tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara.
Menurut Yusril, ini terkait dengan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP — kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan presiden dan membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hingga saat ini, penyidik terus mendalami siapa dalang penyadapan ini dan apa motifnya.
Bahlil Lahadalia Terseret, Golkar Layangkan Somasi
Kasus penyadapan ilegal ini ternyata juga menyeret nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar langsung melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Candra karena keduanya menuduh Bahlil terlibat dalam kasus ini.
Bahlil sendiri membantah keras tuduhan keterlibatannya dan siap melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang mencatut namanya. Tim hukum Golkar sudah memberikan waktu 3 hari untuk somasi ini — kalau tidak diindahkan, mereka akan langsung melakukan laporan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, praktisi dan pengamat intelijen Sri Rajasa Candra sempat menyebut bahwa seorang ketua umum partai politik diduga terlibat dalam kasus penyadapan ini. Katanya, 3 jam sebelum penangkapan Listyo Sigit, ada rapat koordinasi penyadapan di kawasan Widya Candra Jakarta yang dihadiri para tersangka, belasan jenderal, serta seorang ketua umum parpol.
Debat Soal Penyadapan: Untuk Kepentingan Negara atau Pihak Ketiga?
Di program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Witjaksono, ada perdebatan seru soal ini. AD Armando dari Pergerakan Indonesia untuk Semua bilang penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri itu sebetulnya dilakukan untuk kepentingan negara. Memang Polri punya mandat untuk melakukan penyadapan, dan itu memang boleh — tapi kan ada syaratnya, harus dapat izin.
Tapi Kurniawan dari Gerakan Cinta Prabowo langsung membantah. Yang jadi masalah itu alat yang canggih ini digunakan untuk menyadap kepala negara — itu yang jadi masalahnya. Alat sadap itu bagus membantu kepentingan negara apabila operatornya benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa. Tapi kalau untuk kepentingan pihak ketiga atau user di belakang sana, ini yang sangat berbahaya.
"Untuk mengetahui usernya, pengguna kepentingan dari hasil sadap ini, mudah saja. Termasuk Pegasus itu mudah ketahuan alurnya ke mana. Kita bisa menggunakan Cellebrite untuk memforensik handphone atau media yang digunakan untuk mengirim data tersebut." — Narasumber program Rakyat Bersuara
Gibran Tawarkan Mundur dari Wapres, Prabowo Tidak Menolak
Berita besar lainnya, pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto berlangsung selama kurang lebih 2 setengah jam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis pagi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wapres akibat polemik yang terjadi berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niatan mundur Gibran. Tapi perlu diluruskan juga — tidak benar bahwa Presiden menolak niatan tersebut. Dalam diskusi, Presiden banyak memberikan saran-saran dan Gibran juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di peradilan tata usaha negara.
Setelah pertemuan, Gibran menyebut Presiden Prabowo menyarankannya untuk tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen ijazah dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di Mahkamah Agung.
Yusril: PK ke MA Tidak Bisa Dilakukan, Putusan Sudah Final
Tapi di sisi lain, Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra langsung menyebut bahwa rencana pengajuan PK ke Mahkamah Agung oleh Wapres Gibran itu tidak bisa dilakukan. Yusril menegaskan putusan Mahkamah Agung sudah bersifat final. Karena materinya materi yang sama — putusan dari MK dan MA itu sudah final, sudah tidak bisa diapa-apain lagi.
Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo melakukan aksi membentangkan poster bertuliskan "Mas Gibran mundur atau dimundurkan" saat hadir di rapat paripurna di Gedung Nusantara 2. Aksinya ini didasari untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait polemik keabsahan ijazah Gibran.
Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pihaknya sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Soal putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Wapres Gibran, Afif mengaku belum menerima salinan lengkap terkait putusan tersebut. Intinya, yang dilakukan KPU itu yang diatur oleh undang-undang.
LBH Muhammadiyah Desak Uji Forensik Ulang Ijazah Jokowi
Masih soal ijazah, tim pembela Dr. Tifa bersama LBH Muhammadiyah mendatangi Mabes Polri untuk mendesak Kapolri melakukan uji forensik digital lanjutan terhadap ijazah Joko Widodo. Mereka menilai pemeriksaan sebelumnya belum cukup untuk memastikan keautentikan dokumen, termasuk 14 dokumen pembanding yang digunakan dalam proses pemeriksaan.
Persoalan besarnya itu di metodologi. Bagaimana mungkin kita mempercayai 14 ijazah pembanding kalau kepolisian belum melakukan uji otentisitas terhadap 14 ijazah pembanding tersebut? Siapa yang punya hak untuk menyatakan bahwa ijazah pembanding itu asli sehingga bisa dibandingkan dengan ijazah atas nama Joko Widodo?
19 Gelar Pahlawan Nasional Dianugerahkan Presiden Prabowo
Di tengah hiruk-pikuk politik, Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan 19 gelar pahlawan nasional di Istana Negara. Di antara penerima gelar pahlawan adalah almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Hoegeng Iman Santoso yang hingga kini masih menjadi teladan konstitusi kepolisian, dan almarhum Margono Djojohadikusumo — kakek Presiden Prabowo — yang dikenal sebagai tokoh pendiri Bank Nasional Indonesia.
Penganugerahan gelar ini diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada masyarakat.
3 Kader PSI Mundur Bersamaan: Giring, Raja Juli, dan Ihyana Bagus
Nah ini juga bikin heboh. Tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mundur bersamaan dari partai. Kabar ini bermula dari unggahan di akun media sosial Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha yang mengaku sudah tidak sejalan lagi dengan PSI.
Giring bilang mundurnya dia dari PSI sudah melalui pertimbangan yang matang. Dia sudah mengajukan pengunduran diri sejak sepekan sebelumnya. "Dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal," katanya.
Berselang beberapa jam, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni — yang juga Sekjen PSI — ikut mundur dari partai karena ingin fokus pada tugasnya sebagai menteri. Menyusul dua rekannya, Wakil Menteri Kependudukan Ihyana Bagus Oka juga mundur sebagai kader PSI.
Pengunduran diri ketiganya dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Dengan mundurnya ketiga orang tersebut, kini tidak ada lagi perwakilan kader PSI di kabinet Prabowo-Gibran.
"Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama ini. Banyak pelajaran hidup yang akan selalu saya bawa sampai tua nanti. Oleh karena itu, hari ini saya izin pamit dari Partai Solidaritas Indonesia." — Giring Ganesha
Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR
Belum selesai soal PSI, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid juga dikabarkan mundur dari jabatannya. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani lewat akun media sosialnya.
Dalam unggahannya, Ahmad Muzani menyebut surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid telah diterima dalam rapat pimpinan MPR RI dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga kini, belum diketahui alasan pasti pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI.