INSTING.COM – Hari ini ada beberapa perkembangan hukum dan politik yang cukup ramai jadi perbincangan, pemirsa. Mulai dari sidang lanjutan Roy Suryo soal kasus dugaan pencemaran nama baik yang menghadirkan ajudan pribadi Jokowi sebagai saksi, Hercules yang datang ke gedung KPK diperiksa soal korupsi di Kementerian ATR/BPN, sampai demo pemakzulan Gibran yang meluas ke berbagai daerah bertepatan dengan Hari Pahlawan.
Sidang Roy Suryo: Ajudan Jokowi Bersaksi, Dinilai Testimonium De Auditu
Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan jasa palsu dengan terdakwa Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda hari ini mendengar keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.
Ketiga saksi itu adalah Syarif Muhammad Fitriansyah selaku ajudan pribadi Joko Widodo, Dian Sandi yang merupakan politikus PSI, serta Dumatno yang disebut sebagai sepupu jauh Joko Widodo.
Nah yang menarik, terdakwa Roy Suryo menilai keterangan ajudan Presiden ke-7 RI ini tidak sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan langsung. Roy menyebut sebagian keterangan saksi hanya berdasarkan informasi dari pihak lain — atau dalam istilah hukum disebut testimonium de auditu.
"Keterangannya ternyata banyak testimonium de auditu, hanya berdasarkan keterangan dari orang lain. Harusnya yang ditanyakan oleh penuntut umum itu pengetahuan si saksi. Bukan pendapat Pak Jokowi — dia enggak bisa mewakili isi hati dan perasaan Jokowi." — Roy Suryo
Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga mempertanyakan perbedaan keterangan ajudan Jokowi antara yang tertulis di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan yang disampaikan di persidangan. Khususnya soal pengakuan pernah diperlihatkan ijazah asli Joko Widodo. Tim kuasa hukum menegaskan masih akan mendalami sejumlah keterangan saksi dalam persidangan berikutnya.
Hercules Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi ATR/BPN
Beralih ke berita hukum lainnya, pemirsa. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib Jaya) Rosario The Marshall alias Hercules mendatangi gedung Merah Putih KPK pada Rabu pagi. Hercules diperiksa sebagai saksi dari pihak swasta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hercules tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.30 WIB dengan menggunakan mobil SUV hitam serta dikawal sejumlah anggota timnya. Dia mengaku hadir untuk memberikan keterangan terkait asal-usul uang dan permasalahan tanah dengan PT Sumarekon.
"Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah, pejabat-pejabat yang ditangkap terutama Dirjen ATR, dan juga terkait uang yang kemarin saya balikin lewat tim kuasa hukum Grib Jaya untuk mengembalikan ke KPK." — Hercules
Sebelumnya, penyidik KPK telah menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp800 juta dari kuasa hukum Hercules. Uang tersebut diduga diterima Hercules terkait pengelolaan lahan di Bogor serta pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan pihak Sumarekon.
Demo Pemakzulan Gibran Meluas ke Berbagai Daerah
Di sisi lain, sejumlah massa dari berbagai aliansi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Mereka menyampaikan tuntutan dan menyerukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di Surabaya, puluhan massa yang mengatasnamakan Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 menggelar unjuk rasa di depan DPRD Jawa Timur pada Selasa siang. Massa menentang berbagai kebijakan dan mengkritik Wapres Gibran yang disebut telah melanggar konstitusi. Mereka meminta DPRD Jatim meneruskan aspirasi ke DPR RI untuk memproses pemakzulan.
Di Jakarta, massa dari Aliansi Rakyat Menggugat berunjuk rasa di kantor Wakil Presiden di Jalan Kebon Siri. Massa mendesak Gibran mundur, membawa satu mobil komando, berorasi dan membentangkan spanduk. Bahkan sempat mencoba menyegel kantor Wapres — tapi dihalau petugas sehingga terjadi saling dorong antara massa dengan polisi yang berjaga.
Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 74 kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum berlangsung di Jakarta dan sekitarnya, yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Ratusan personel dikerahkan untuk pengamanan dengan pendekatan humanis dan dialogis — petugas tidak boleh membawa senjata api.
Gibran Klaim Disarankan Fight di PTUN, Langsung Dibantah
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo. Usai pertemuan selama 2,5 jam, Gibran mengaku disarankan Prabowo untuk fight di PTUN.
"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1 dan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA." — Gibran
Tapi pernyataan ini langsung dibantah. Kepala Badan Komunikasi RI Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah menyarankan Gibran menempuh jalur PTUN.
Sebelumnya, Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra juga menyebut tidak ada gunanya Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN karena putusan MA bersifat final. "Dikdasmen enggak akan PK — bahkan akan mengeksekusi putusan," tegas Yusril. Mahkamah Agung sendiri telah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.