INSTING.COM – Angin segar tampaknya akan segera berhembus ke Timnas Indonesia. Usai kemarin menjuarai FIFA ASEAN Cup, Timnas Garuda berpotensi akan semakin mudah untuk diperkuat pemain diaspora. Kenapa begitu? Pemerintah Republik Indonesia mulai menggodok aturan yang mengizinkan warganya memegang kewarganegaraan ganda. Lewat kebijakan baru ini, Timnas Indonesia berpotensi banjir diaspora.

Latar Belakang: Dari Kewarganegaraan Tunggal ke Ganda Terbatas

Selama puluhan tahun Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal. Tujuannya untuk menjaga persatuan nasional, prinsip yang berakar dari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Namun tahun ini, usulan untuk membuka kewarganegaraan ganda mencuat.

Adalah Supratman Andi Atdas, sang Menteri Hukum, yang mengusulkannya. Politikus Gerindra itu mengusulkan kewarganegaraan terbatas dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Usulan itu kemudian disampaikan ke Presiden.

Sebulan kemudian, Presiden Prabowo Subianto menerima usulan tersebut. Akhirnya pemerintah menyelesaikan susunan draf RUU tersebut untuk diserahkan ke DPR RI. Draftnya sudah di tahap finalisasi dan akan masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2026.

"Yang diusulkan pemerintah adalah kewarganegaraan ganda terbatas — cuma berlaku untuk talenta yang dibutuhkan negara, termasuk ahli nuklir, kimia, kedokteran, dan atlet. Pengajuan wajib melalui instansi, bukan perorangan."

Selain membuka opsi kewarganegaraan ganda, RUU tersebut juga akan melonggarkan batas usia anak dari hasil perkawinan campuran untuk memilih kewarganegaraan — dari yang semula 21 tahun menjadi 26 tahun.

Dampaknya buat Timnas Indonesia

Selama ini salah satu hambatan dalam merekrut pemain diaspora adalah konsekuensi hukum. Kalau para pemain diaspora mengambil kewarganegaraan Indonesia, mereka akan kehilangan kewarganegaraan semula karena Indonesia tidak menganut paspor ganda.

Di sisi lain, para pemain itu masih berharap bisa membela Timnas negara lain. Lewat kebijakan ini, seorang pemain bisa memegang dua paspor. Ketika memilih Indonesia, mereka tidak perlu takut lagi kehilangan kesempatan untuk membela Timnas negara lain.

Di titik inilah pemain yang usianya masih muda juga bisa mendapat banyak pilihan. PSSI pun dapat membujuk pemain muda yang tumbuh, dididik, dan berkarir di luar negeri. Seperti Matthew Baker — dia sempat digoda lagi untuk membela Timnas Australia, tapi hatinya tetap merah putih.

Pemain Diaspora yang Bisa Dibujuk PSSI

Pascal Struijk (Brighton & Hove Albion)

Pascal Struijk punya garis keturunan Indonesia — kakek dan neneknya dari pihak ibu berasal dari Surabaya. Namun ia enggan melepas paspor Uni Eropanya. Mantan pemain Leeds United itu masih berharap bisa membela Timnas Belanda atau Belgia. Sayangnya, sampai sekarang dia masih digantung oleh kedua negara itu — ia hanya pernah membela Belanda U-17.

Jika kebijakan kewarganegaraan ganda direalisasikan, PSSI bisa membujuk Struijk untuk main buat Timnas Indonesia dulu.

Jayden Oosterwolde

Pemain kelahiran Zwolle ini pernah didekati PSSI, namun dia menolak karena masih berharap bisa membela Timnas Belanda — hal itu mengharuskannya tetap memegang paspor Belanda. Dengan kebijakan kewarganegaraan ganda, PSSI bisa membujuknya dulu untuk membela Timnas Indonesia. Jayden mungkin akan lebih terbuka mempertimbangkannya.

Lauren Ulrich

Pemain ini masih cukup muda, usianya 21 tahun. Dia pasti masih mempertimbangkan banyak opsi. Kalau Indonesia masih menganut kewarganegaraan tunggal, agak sulit membujuk Ulrich. Sang pemain pasti masih ingin memegang paspor Jerman. Tapi dengan kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas, pemain keturunan Surabaya itu bisa membela Timnas Indonesia tanpa kehilangan paspor Jerman.

Regulasi FIFA yang Tetap Harus Dipatuhi

Apakah dengan kebijakan ini PSSI bisa merekrut sebanyak-banyaknya pemain diaspora? Belum tentu. PSSI tetap harus berpegang pada regulasi FIFA, bukan cuma undang-undang dalam negeri.

Dalam Pasal 7 regulasi FIFA tentang kelayakan bermain untuk tim nasional, pemain keturunan tersebut harus memiliki orang tua biologis atau kakek-nenek yang lahir di negara bersangkutan, atau bisa juga tinggal di negara itu dalam waktu tertentu.

Sementara dalam Pasal 9 regulasi FIFA, pemain boleh beralih Timnas jika dan hanya jika belum membela tim senior dari negara lain — atau kalaupun membela, maksimal tiga kali.

Simpelnya, sepak bola tim nasional berada di dalam yurisdiksi FIFA, bukan negara. Di samping regulasi FIFA, perlu juga jadi perhatian apakah sang pemain dibutuhkan oleh pelatih Timnas Indonesia. Kalau pelatih nggak butuh, ya ngapain juga diberi kewarganegaraan ganda.

Dampak Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

Jangka pendek: PSSI bisa memperluas daftar pemain diaspora. PSSI bisa mendekati pemain di posisi tertentu yang dibutuhkan Timnas, sekalipun si pemain sudah memegang paspor negara lain.

Jangka menengah: PSSI bisa membangun hubungan dengan pemain diaspora berusia muda. Kalau sudah mendapatkan pemain, si pemain perlu dijaga supaya betah membela Timnas Indonesia.

Jangka panjang: PSSI bisa membangun basis data pemain diaspora yang lebih komprehensif. Dengan adanya data ini, PSSI bisa melakukan pemantauan bakat bahkan dari usia muda. Istilahnya, PSSI bisa inden bakat di luar negeri.

Di beberapa negara seperti Maroko, Aljazair, dan Irlandia, kebijakan dwi kewarganegaraan terbukti memudahkan mereka mendapatkan para pemain diaspora. Menarik bukan?

FAQ

Kewarganegaraan ganda terbatas adalah kebijakan yang memungkinkan warga Indonesia memegang dua paspor, namun cuma berlaku untuk talenta yang dibutuhkan negara seperti ahli nuklir, kimia, kedokteran, dan atlet. Pengajuan wajib melalui instansi, bukan perorangan.
Beberapa pemain yang bisa dibujuk antara lain Pascal Struijk (Brighton, keturunan Surabaya), Jayden Oosterwolde (pernah didekati PSSI tapi menolak), dan Lauren Ulrich (21 tahun, keturunan Surabaya, berkarir di Jerman).
Belum tentu. PSSI tetap harus patuh pada regulasi FIFA Pasal 7 dan 9: pemain harus punya orang tua atau kakek-nenek yang lahir di Indonesia, dan boleh beralih Timnas hanya jika belum membela tim senior negara lain lebih dari 3 kali.
Draf RUU sudah dalam tahap finalisasi dan masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Hukum sudah menyerahkan draf ke DPR RI setelah Presiden Prabowo Subianto menerima usulan tersebut.